Setelah melalui fase pandemi, ekonomi Indonesia menunjukkan geliat positif. Bahkan pada 2023, perekonomian diprediksi bisa kembali seperti sebelum pandemi.
Ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif sepanjang 2022 lalu. Sejak sembilan tahun terakhir, perekonomian Indonesia mengalami laju pertumbuhan rata-rata tahunan tercepat, yaitu sebesar 5,3 persen.
Menurut Bank DBS dalam riset bertajuk Indonesia’s Medium-Term Catalysts, tren positif ini akan berlanjut di 2023 mendatang. Riset itu memaparkan bahwa kondisi perekonomian akan membaik seperti sebelum pandemi. Hal itu mengacu pada pertumbuhan positif yang terjadi di sejumlah komponen pertumbuhan ekonomi pada 2022 lalu.
Dalam catatan Bank DBS terdapat tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan. Ketiga komponen itu antara lain, produk domestik bruto (PDB) tahunan Indonesia sebesar 7 persen, konsumsi 4 persen, dan ekspor sebesar 30 persen.
”Kami memperkirakan pertumbuhan Indonesia stabil di sekitar angka 5 persen pada 2023, kembali ke rata-rata lima tahun sebelum pandemi pada 2015-2019,” kata Ekonom Senior Bank DBS Radhika Rao dalam riset tersebut.
Seluruh lapisan masyarakat akan merasakan berbagai manfaat dari perkembangan struktural yang terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Ini menjadi titik balik bagi ekonomi domestik usai mengalami perjalanan berat selama 2020-2021.
Bank DBS pun mengungkapkan arus investasi domestik dan asing meningkat tajam pada 2022. Total foreign direct investment (FDI) melonjak 47 persen secara tahunan pada tahun lalu, menjadi US$ 45,6 miliar.
Dari sejumlah sektor utama, logam dasar dan pertambangan telah menggaet investor utama dari Singapura, Tiongkok, dan Hongkong. Karena itu, target 2022 untuk keseluruhan investasi telah tercapai di angka Rp 1.207,2 triliun. Sedangkan, target 2023 ditetapkan sebesar Rp 1.400 triliun.
Selain itu, persebaran investasi asing di tiap provinsi menjadi salah satu kabar baik bagi ekonomi domestik. Meskipun Pulau Jawa masih menikmati hampir setengah dari aliran investasi, tetapi porsinya terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.
“Porsi kue investasi lebih besar mengalir ke provinsi seperti Sumatera dan Sulawesi,” ujar Head of Research DBS Group Maynard Priajaya Arif dalam riset yang sama.
Bagi investor asing, Pulau Sulawesi memiliki daya tarik utama di sejumlah komoditas, khususnya nikel. Di samping itu, Sumatera memiliki daya tarik utama dari komoditas pertanian, di antaranya kelapa sawit, karet, dan kopi.
Oleh sebab itu, arus masuk dana asing mengalami peningkatan secara bertahap di tiga kelompok industri, yaitu primer, sekunder, dan tersier.
Pada rentang 2020-2022, terjadi peningkatan besar di sektor primer dan sekunder yakni ke pertambangan, industri logam dasar dan barang logam, serta bahan kimia.
Salah satu alasan penting di balik lonjakan FDI adalah adanya peralihan ke komoditas hilir, smelter, dan aktivitas terkait. Tujuh belas smelter dibangun sejak 2021, dengan 31 smelter masih dalam proses pembangunan.
”Dari jumlah tersebut, jumlah total proyek dan realisasi investasi tertinggi tercatat di nikel,” seperti tertulis dalam laporan.
Baru-baru ini, pemerintah menerapkan kebijakan transisi dari ekspor bijih nikel ke produksi dengan nilai jual lebih tinggi. Pembatasan ekspor bijih nikel mentah dinilai akan mendorong peningkatan tajam dalam pembangunan smelter.
Pembangunan smelter ditujukan untuk memproduksi olahan feronikel dan besi mentah yang mengandung nikel. Hal itu didukung oleh cadangan nikel Indonesia yang terbesar di dunia, yakni sebesar 21 juta meganewton atau 23,7 persen dari cadangan global.
Di sisi lain, pemerintah sedang menggodok rencana pelarangan ekspor bauksit pada Juni 2023. Ini merupakan langkah mendorong kapasitas pengolahan aluminium lokal.
Oleh sebab itu, permintaan untuk logam dasar dan industri pengolahan akan cukup besar. Momentum untuk aliran FDI ke Indonesia, kemungkinan tetap kuat dalam 2-3 tahun ke depan.
”Ini akan membawa manfaat melalui produksi lebih tinggi, keahlian teknis lebih baik, meningkatkan posisi di rantai nilai, meningkatkan ekosistem untuk industri manufaktur, dan limpahan positif terhadap lapangan kerja dan pendapatan,” tulis laporan itu.
Revitalisasi BUMN
Sementara itu, badan usaha milik negara (BUMN), menjadi salah satu katalisator penting dalam pertumbuhan ekonomi domestik. Untuk mengoptimalisasi peran BUMN, pemerintah berfokus pada revitalisasi dan perampingan BUMN.
Kementerian BUMN menindaklanjuti fokus pemerintah dengan melakukan berbagai langkah untuk perbaikan entitas pelat merah itu. Beberapa di antaranya dengan pembentukan holding dan menginisiasi restrukturisasi.
Saat ini, BUMN dikelompokkan menjadi 12 perusahaan induk untuk mendukung strategi prioritas pemerintah. Jumlah BUMN juga dikurangi dari 113 pada 2019 menjadi 41 di akhir 2022.
”Ini diiringi rencana untuk terus menurunkan jumlahnya menjadi 30 pada fase berikut (2024-2024) untuk meraih manfaat efisiensi,” ungkap Maynard.
Kontribusi BUMN terhadap perekonomian cukup besar, yaitu Rp371 triliun atau sekitar 18 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Hal itu terhitung melalui pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dalam riset disebutkan, total aset seluruh BUMN setara dengan setengah PDB Indonesia atau sekitar Rp9.000 triliun (data 2021).
Teranyar, pemerintah tengah mendorong investasi untuk produk dengan nilai jual lebih tinggi di luar smelter. Investasi di bidang produksi baterai pun digalakkan oleh pemerintah dengan melibatkan BUMN seperti Mind ID, Antam, Pertamina, dan PLN.
Dalam pandangan Bank DBS, upaya itu cukup krusial guna menyeimbangkan antara sumber daya dan manfaat efisiensi.
”Antara 2005-2020, pemerintah menyuntikkan lebih dari Rp 250 triliun ke BUMN, tetapi beberapa masih belum berjalan sesuai harapan. Dana dapat digunakan di bidang lain yang akan berdampak lebih besar atau mengurangi beban anggaran,” seperti tertulis dalam hasil riset.
