Perubahan iklim menjadi persoalan serius di dunia saat ini. Eksplorasi gas dan minyak, pertambangan batu bara, dan pembangkit listrik dianggap menjadi faktor utama terjadinya kerusakan lingkungan yang mengarah pada perubahan iklim. Menurut Union of Concerned Scientist, pertambangan batu bara sendiri menghasilkan dampak negatif pada lingkungan seperti polusi air dan udara hingga pemanasan global.-
Pada tahun 2019, emisi karbon melebihi 33 gigaton dan naik dari 20 gigaton karbon pada tahun 1990. Menurut analisis Bank DBS yang bertajuk “Asian Insights SparX: Environmental, Social and Governance”, emisi karbon di negara berkembang justru meningkat. Pasalnya, bahan bakar fosil masih menjadi instrumen utama pembangunan negara berkembang.
Di beberapa negara di Asia Pasifik, pembangkit listrik mengeluarkan emisi karbon terbanyak (50 persen), lalu diikuti oleh industri dan sektor transportasi. Pangsa emisi karbon jauh lebih besar di kawasan ini, yaitu 70 persen. Lantaran, batu bara tetap menjadi sumber energi yang paling ekonomis.
Oleh karenanya, 187 negara sudah meratifikasi Persetujuan Paris (Paris Agreement) sebagai komitmen untuk mengontrol emisi gas rumah kaca (GRK) guna menghindari pemanasan global hingga 2 derajat celcius pada tahun 2100. Salah satunya adalah Indonesia yang menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 12 Desember 2015.
Sejalan dengan itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri telah menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 314 juta ton CO2 pada 2030. Pengurangan emisi ditargetkan mencapai 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional. Sehingga Indonesia saat ini pun mulai beralih untuk berinvestasi pada energi baru terbarukan (EBT).
"Kebutuhan investasi sektor EBT sebesar Rp 1.690 triliun," kata Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukkan Dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari melansir Katadata.
Menimbang Risiko Transisi Bisnis Hijau
Pada proses transisi bisnis menjadi lebih ramah lingkungan, perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan, pembangkit listrik, dan eksplorasi bahan bakar fosil perlu mempertimbangkan risiko dan peluangnya. Masih dalam publikasi yang sama, Tim Bank DBS menelaah beberapa perhitungan.
Diperkirakan akan ada risiko potensi penurunan pendapatan serta penurunan nilai dari asset-aset yang menghasilkan karbon karena adanya transisi ke energi ramah lingkungan. Selain itu, biaya operasional juga akan meningkat karena peraturan yang lebih ketat ketika pemerintah merubah batas emisi.
Faktor sumber daya alam seperti kelangkaan air juga tidak dapat dihindari sehingga ongkos produksi juga bisa naik. Tak hanya itu, penolakan penggunaan bahan bakar fosil dari berbagai pihak bisa mengarah kepada persoalan hukum akibat kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang muncul akibat eksplorasi.
Sementara, peluang baru pun mungkin muncul dari perubahan iklim. Perusahaan dapat mendorong pengurangan konsumsi melalui peningkatan efisiensi energi. Selain itu juga dapat mengembangkan produk hijau baru yang lebih ramah pasar, hingga perluasan bisnis EBT.
Meski pengurangan karbon telah menjadi tren saat ini, Bank DBS memprediksi bahan bakar fosil masih bertahan hingga 2035 di Asia. Bank DBS membagi dua prediksinya pada skenario normal dan optimis. Adapun skenario normal berbasiskan kebijakan nasional terkait pengurangan karbon yang ada saat ini dan skenario optimis berbasiskan upaya pemerintah yang lebih besar dalam mendorong perusahaan mengurangi karbon untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam kondisi normal, Bank DBS mengasumsikan bahwa permintaan pasar akan batu bara tetap sama hingga 10 tahun ke depan, biaya operasional untuk riset dan pengembangan bisnis juga akan meningkat untuk upaya pengurangan karbon.-
Pada skenario optimis, output sektor pertambangan batu bara turun sedikit setiap tahunnya dalam 10 tahun mendatang. Tak hanya itu, terdapat langkah yang lebih agresif untuk mendiversifikasi pendapatan sementara pajak karbon tidak diimplementasikan. Industri minyak dan gas sendiri akan mengalami penurunan keuntungan karena kelebihan kapasitas kilang, sementara harga jual rendah.
Melalui publikasi ini, tim dari Bank DBS memetakan beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar perusahaan tetap dapat berkembang di tengah transisi bisnis hijau. Adapun beberapa di antaranya yaitu melakukan pelaporan kinerja perusahaan dalam mitigasi risiko iklim, melaksanakan penilaian perhitungan risiko perubahan iklim, menentukan mekanisme penetapan harga karbon internal, dan komitmen kuat dari pemangku kepentingan perusahaan dalam menghadapi risiko perubahan iklim menjadi hal yang paling utama.
Sumber: Bank DBS, Katadata
