Prospek Investasi di Pemerintahan Baru

Presiden terpilih Joko Widodo yang akan mulai mengambil alih kendali pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, menghadapi sejumlah tantangan di bidang ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi relatif masih moderat. Pada tahun ini, diperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berkisar 5,4%—level terendah sejak 2009.

Untuk memacu kembali gerak roda ekonomi, pemerintah baru tampaknya harus tetap menjalankan sejumlah agenda pro pertumbuhan. Kebutuhan pemerintah akan dana pembiayaan pun sangat tinggi. Untuk pembangunan infrastruktur, kami memperkirakan setidaknya diperlukan dana US$ 35- 40 miliar per tahun.

Karena itu, peningkatan foreign direct investment (FDI) amat diperlukan. “Aliran modal asing yang terus meningkat, tidak hanya membawa dana yang dibutuhkan Indonesia, tapi juga menjadi jangkar stabilitas makro ekonomi,” kata Gundy Cahyadi, ekonom DBS Group Research. Khususnya, untuk menjamin pertumbuhan PDB dalam jangka menengah.

Tahun lalu, FDI mencapai rekor tertinggi US$ 28,8 miliar. Pada semester I tahun ini, jumlahnya pun cukup tinggi, yaitu mencapai US$ 14 miliar, kendati ada ketidakpastian politik di tengah terjadinya transisi pemerintahan. Pemerintah pernah menyebutkan bahwa sesungguhnya potensi FDI yang bisa diraih mencapai US$ 35-40 miliar per tahun.

Berdasarkan data terakhir, sector manufaktur kembali menjadi primadona investor asing. Sektor ini menyumbang hamper separuh dari dari total FDI—padahal empat tahun lalu hanya sekitar seperlimanya. Nilainya meningkat dari US$ 3,3 miliar (26%) pada 2010 menjadi US$ 15,8 miliar (55%) tiga tahun kemudian. Pasar domestik Indonesia yang besar menjadi daya tarik bagi investasi asing di sektor manufaktur.

Sejauh ini, respon investor asing terhadap pemerintahan baru sangat positif, khususnya menanggapi komitmen Jokowi untuk mempercepat proses pengurusan izin bisnis di Indonesia menjadi tinggal 15 hari. Tahun lalu, waktu yang dibutuhkan rata rata mencapai 48 hari. Padahal, di negaranegara lain yang tergabung dalam ASEAN-5 hanya 19 hari.

Langkah pemangkasan waktu perizinan yang disertai perampingan jalur birokrasi, diyakini akan menjadi gamechanger bagi investasi asing di era pemerintahan baru. Baca selengkapnya disini